Hal-hal Yang Membatalkan Puasa
terbagi menjadi 2 yaitu: Muhbithat dan Mufathirat.
a. Muhbithat, yaitu hal yg membatalkan pahala puasa (puasa sah dan tidak wajib qadha, tapi tidak dapat pahala):
كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش
Rasulullah Saw bersabda: “betapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan rasa lapar dan haus karena puasanya (tanpa mendapat pahala)”.
خَمْسٌ يُفْـطِرْنَ الصَّائِمَ: الْكَـذِبُ، وَالْغِيْبَةُ، وَالنَّمِيْمَةُ، وَالنَّظْرُ بِشَهْوَةٍ، وَالْيَمِيْنُ الْكَـاذِبُ
“5 hal yang membatalkan pahala puasa: kebohongan, ghibah, adu domba, melihat dengan syahwat dan sumpah palsu”.
- Berbohong, (termasuk menyebar berita hoax).
- Ghibah, yaitu membicarakan tentang keburukan saudara sesama muslim meski perkataan tersebut benar.
- Namimah, mengadu domba antara orang satu dengan yang lain.
- Melihat kepada sesuatu yang haram, juga sesuatu yang halal, tapi dengan pandangan penuh syahwat, dan ia menikmati pandangan tersebut.
- Sumpah palsu.
b. Mufathirat, yaitu hal yang membatalkan puasa (puasa tidak sah dan wajib qadha):
- Murtad, keluar dari Islam dengan niat, perkataan atau perbuatan, meski hanya sebentar.
- Haid dan Nifas, meski hanya sebentar.
- Gila, meski sebentar.
- Mabuk atau pingsan. Menurut Imam Romli: jika tak sadarkan diri sehari penuh, maka membatalkan puasa. Tapi jika tersadar sebentar, maka tidak batal. Menurut Ibn Hajar: jika mabuk-pingsannya disengaja, maka batal, meski hanya sebentar.
- Jimak (berhubungan badan) jika sengaja, tau keharamannya, dan tidak dipaksa.
- Masuknya benda (`ain: sesuatu yang bisa terlihat kasat mata) melalui manfadz maftuh (lubang alami pada organ tubuh manusia) ke jauf (dalam tubuh).
Manfadz maftuh diantaranya: mulut, hidung, telinga, qubul dan dubur dengan sengaja. Mata, menurut Imam Syafii tidak termasuk manfadz maftuh.
Masuknya benda ini tidak membatalkan jika: lupa, dipaksa atau ketidaktauan yang ditolerir (karena hidup jauh dari ulama/ baru masuk Islam).
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
